Untitled Post

 Mungkinkah  Non Muslim Menjadi Presiden?

Saya kemarin, Jumat (5/3) mendapat kiriman video dari sahabat dekat saya, Aru Syeif Assadullah, tentang wawancara Presiden Jokowi dengan BBC. Reporter BBC itu bertanya (dalam bahasa Inggris),”Mungkinkah non Muslim jadi presiden Indonesia?” Jawab Jokowi (dalam bahasa Indonesia),” Kenapa tidak, kalau rakyat menghendaki. Ini demokrasi, kalau rakyat menghendaki kenapa tidak? Dicoba saja, rakyat menghendaki atau tidak. Di beberapa daerah, gubernur non Muslim juga ada. Bupati, walikota non Muslim juga ada. Kenapa tidak? Saya juga dulu, wakil wali kota di Solo juga Katolik.Di Jakarta juga sama, wakil gubernur saya juga Kristen. Tidak ada masalah. Buat saya tidak ada masalah.”

Pewawancara perempuan itu melanjutkan,”Dan anda yakin keyakinan umat beragama yang sudah identik dengan Indonesia sejak lama itu akan terus dilindungi di bawah kepemimpinan Anda?”

Jawab Jokowi,”DNA masyarakat Indonesia adalah toleran, moderat. Itu yang saya lihat. Bahwa kadang-kadang di bawah, di bawah di grassroot ada sedikit gesekan saya kira itulah demokrasi. Tetapi kadang-kadang banyak yang menggunakan agama untuk politik. Ini juga yang harus dilihat. Jangan dilihat itu masalah agama saja, bukan. Sering itu digunakan dalam berpolitik. Ini yang harus mulai kita sampaikan, edukasi masyarakat agar tidak (terbujuk) para politikus yang menggunakan agama sebagai permainan politik.”

  

Sayangnya di video BBC News Indonesia itu tidak dijelaskan kapan wawancara itu berlangsung. Mungkin karena yang saya terima hanya sepotong, 1 menit 51 detik.

Masalah yang dibicarakan Jokowi ini sangat penting bagi umat Islam Indonesia. Mungkinkah non Muslim jadi presiden di Indonesia? Mungkin, kata Jokowi. Wajar Jokowi menjawab seperti ini. Karena pengetahuan Jokowi sangat minim tentang sejarah terbentuknya negara Indonesia ini. Di samping juga karena pemahaman Islam yang minim yang dimiliki presiden kita itu.

Masalah presiden harus Islam di negeri ini, pernah menjadi perdebatan yang seru dalam BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan).  Pada 11 Juli 1945 BPUPK mengadakan rapat pleno membahas isi Piagam Jakarta yang telah disahkan oleh Tim Sembilan pada 22 Juni 1945. Tim Sembilansaat itu  beranggotakan Soekarno, Mohammad Hatta, AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, Muhammad Yamin, dan Wahid Hasyim. 

Pangkal utama perdebatan itu pada tujuh kata rancangan pembukaan UUD 1945: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Anggota BPUPK seperti Latuharhary, Wongsonegoro, dan Hoesein Djajadiningrat mengungkapkan keberatannya. Mereka khawatir klausul itu menimbulkan dampak bagi pemeluk agama lain, bergesekan dengan hukum adat atau memaksa pelaksanaan ajaran Islam untuk pemeluknya.

Menanggapi keberatan itu Wahid Hasyim –putra KH Hasyim Asyari-  yang duduk di kursi nomor 50 dengan lantang mengatakan,”Ada yang menganggap kalimat ini tajam, ada juga yang menganggap kurang tajam.”

Untuk menenangkan rapat yang mulai gaduh, Presiden Soekarno mengingatkan kembali bahwa tujuh kata itu merupakan kompromi dua kelompok : Muslim nasionalis dan sekuler nasionalis. “Kalau kalimat ini tidak dimasukkan, tidak bisa diterima oleh kaum Islam,”kata Soekarno. Profesor Soepomo, anggota BPUPK mengomentari perdebatan itu sebagai,”polarisasi yang terbentuk sejak awal Badan Penyelidik bersidang : Indonesia sebagai negara Islam atau bukan.”

Sidang akhirnya menerima naskah itu, yang rencananya diabadikan Pembukaan UUD 1945. Dua hari kemudian BPUPK kembali bersidang. Kali ini membahas isi konstitusi.

Wahid Hasyim kembali mengangkat tangan, mengajukan dua poin untuk mempertegas kedudukan Islam dalam negara melalui pasal soal presiden dan agama resmi negara. Menurut dia, pasal 4 ayat 2 yang mengatur presiden seharusnya berbunyi,”Yang dapat menjadi presiden dan wakil presiden hanya orang Indonesia asli yang beragama Islam.” Ia beragumen, hubungan masyarakat dan pemerintah penting sekali bagi masyarakat muslim. “Jika presiden orang Islam, perintah-perintah berbau Islam, dan akan besar pengaruhnya.”

Wahid melangkah lebih jauh. Ia mengusulkan pasal 28 mengenai agama berisi ketentuan yang secara jelas mengatur Islam sebagai agama negara. “Agama negara adalah Islam dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain…” Menurut Wahid ini penting bagi pembelaan negara saat diperlukan.

“Pada umumnya, pembelaan yang berdasarkan kepercayaan sangat hebat. Menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi agama.” Pandangannya ini disokong Soekiman Wirjosandjojo, anggota pantia kecil yang membahas konstitusi. “Itu akan memuaskan rakyat,”kata politikus dari Partai Masjumi itu.

Setelah perdebatan panjang, poin-poin dari Wahid Hasyim ini diterima sebagai keputusan rapat oleh pimpinan rapat yang diketuai Presiden Soekarno.

Tapi keputusan yang telah dirunding berhari-hari itu, akhirnya mentah semua pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan, Soekarno dan Hatta memimpin rapat yang menghapus semua kata Islam, di konstitusi. Dan Wahid Hasyim, yang gigih memperjuangkan pasal-pasal itu tidak diikutsertakan.

Wahid Hasyim yang saat itu berusia 31 tahun memang hebat. Ia mengikuti jejak bapaknya KH Hasyim Asyari dalam memperjuangkan Islam Indonesia. Beda dengan putranya Abdurrahman Wahid yang pandangan dan perjuangannya sekuler. Wahid Hasyim dalam perjalanan kehidupannya bersahabat dengan Mohammad Natsir, tokoh terkemuka Masyumi.

000

Pernyataan Jokowi tentang presiden non Muslim ini pernah juga diungkap Ahok. Sewaktu menjadi ‘gubernur DKI Jakarta’, Ahok menyatakan bahwa presiden boleh non Muslim menurut Pancasila.

Setelah merasakan nikmatnya menjadi gubernur, Ahok memang ingin menjadi presiden. Sayang akhlaknya yang buruk –menghalalkan minuman keras dan perzinahan- menjadikan dia ‘terpeleset’ menghina Al Quran. Ahok berulangkali menghina Al Quran, khususnya surat al Maidah ayat 51.

Seperti kita ketahui, al Maidah ayat 51 adalah ayat tentang kepemimpinan. Seorang Muslim dilarang mengangkat orang-orang kafir, khususnya Nashrani dan Yahudi menjadi pemimpin.  Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu). Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Apa hikmahnya Al Quran melarang orang-orang kafir menjadi pemimpin? Ya karena orang kafir tahunya hanya dunia. Orang kafir tidak percaya atau ragu-ragu terhadap akhirat. Orang kafir atau orang yang pemikirannya kafir (boleh jadi dia Muslim tapi pemikirannya kafir) bermazhab materialisme. Mereka hanya percaya pada yang nampak. Mereka tidak percaya pada yang tidak nampak.

Maka dalam pandangan Jokowi dan Ahok, pembangunan berarti membangun jalan, gedung-gedung, jembatan (infrastruktur), sekolah, memberi makan pada rakyat dan seterusnya. Tidak dalam pemikiran mereka membangun itu adalah membangun manusia seutuhnya, agar menjadi insan kamil. Manusia sempurna yang mendekati Rasulullah saw. Membangun imannya, membangun ilmunya dan membangun akhlaknya.

Bila orang iman, ilmu dan akhlaknya mulia, maka ia pasti akan membawa manfaat besar bagi sekitarnya. Bila ia menjadi seorang arsitek, maka ia akan benar-benar membuat bangunan yang indah, kokoh dan bermanfaat bagi manusia. Bila ia seorang guru, maka ia akan serius dalam mengajar dan memperhatikan akhlak anak didiknya. Bila ia seorang presiden, maka ia akan benar-benar memperhatikan rakyatnya. Ia akan berbuat adil. Tidak mendulukan pribadi, keluarga atau partainya. Tidak memperkaya diri. Memperhatikan benar-benar kebutuhan rakyatnya baik materiil maupun spiritual. 

Renungkanlah ayat Al Quran di bawah ini,”(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS al Hajj 41)

Lihat lebih lengkap di 

About Global Muslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement