Islam dalam Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan musuh bersama dengan seluruh penduduk, platform dan ideologi. Korupsi sudah diakui sebagai salah satu musuh besar humanisme. Di negara mana pun, pemberantasan korupsi jadi salah satu agenda besar negara.

Korupsi diakui kejahatan luar biasa. Gara-gara tersebut memberantas korupsi pasti memerlukan upaya yang juga luar biasa. Di antaranya memerlukan platform yang sahih-sahih anti korupsi dan juga pemimpin “Komandan” dan teladan.

Platform yang Anti Korupsi

Pemberantasan korupsi terlalu ditentukan oleh sistemnya. Pemberantasan korupsi akan konsisten jadi asa kosong di didalam platform politik sekular demokrasi yang korup kala ini.

Dikarenakan tersebut pemberantasan korupsi kudu dimulai dengan meninggalkan platform yang terbukti korup dan gagal memberantas korupsi. Lalu diikuti dengan mengambil dan menerapkan platform yang sahih-sahih anti korupsi. Platform tersebut tidak lain adalah platform Islam.

Didalam platform Islam tidak akan ada politik biaya tinggi. Celah bagi kolusi dan upeti di dalam pemilihan pejabat juga akan tertutup sama sekali. Tidak layaknya platform sekarang ini.

Didalam platform Islam, hukum juga tidak bisa diutak-atik. Lebih-lebih ditetapkan sesuka hati oleh penguasa. Sebabnya, hukumnya adalah hukum Allah Swt. Bersumber berasal dari al-quran dan as-sunnah yang di-istinbath dengan istinbath syar’i yang benar. Di dalam platform Islam, perubahan hukum atau UU untuk melemahkan pemberantasan korupsi, terhitung melemahkan forum pemberantas korupsi, tidak akan berjalan. Pasti masih berlimpah lagi aspek fundamental di dalam platform Islam yang menjamin platform ini sahih-sahih anti korupsi.

Adapun secara praktis, pemberantasan korupsi didalam platform Islam di antaranya ditunaikan lewat lebih dari satu upaya berikut ini.

Pertama: Penanaman iman dan takwa, khususnya kepada pejabat dan pegawai. Aspek ketakwaan jadi baku primer di dalam pemilihan pejabat. Ketakwaan tersebut akan menghindar pejabat dan pegawai laksanakan kejahatan korupsi.

Rasul saw. mencontohkan hal tersebut. Tidak ada yang meragukan ketakwaan Sahabat Muadz bin Jabal ra. Tapi, tatkala Rasul saw. mengutus Muadz ke Yaman jadi ‘Amil (Kepala area setingkat bupati) dan ia udah di dalam perjalanan, Rasul saw. memerintahkan seseorang untuk memanggil Muadz sehingga lagi. Lalu Rasul saw. bersabda kepada Muadz, “Tahukah anda mengapa aku mengirim orang untuk menyusulmu? Janganlah anda mengambil sesuatu tanpa izinku sebab hal tersebut adalah ghulûl (Khianat). Siapa saja yang berkhianat, pada Hari Kiamat ia akan mampir membawa apa yang dikhianatkannya tersebut (Tqs Ali Imran [3]: 161). Gara-gara inilah aku memanggilmu. Sekarang, pergilah untuk laksanakan tugasmu.” (Hr at-tirmidzi dan ath-thabarani).

Kedua: Platform penggajian yang layak agar tidak ada alasan untuk berlaku korup.
Ketiga: Aturan dan juga batasan yang simple dan tahu mengenai harta ghulul dan juga penerapan verifikasi terbalik.

Rasul saw. bersabda:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Siapa saja yang kita angkat untuk satu tugas dan sudah kita tetapkan pertolongan (Gaji) untuk dia maka apa yang dia ambil sehabis tersebut adalah harta ghulul (Hr Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan al-hakim).
Berdasarkan hadis ini harta yang diperoleh aparat, pejabat dan penguasa tak hanya pendapatan (Gaji) yang udah ditentukan, apapun namanya (Hadiah, fee, pungutan, suap, dsb), merupakan harta ghulul dan hukumnya haram.

Hadis ini mengisyaratkan: Pendapatan pejabat dan aparat hendaknya diungkap secara transparan supaya ringan diawasi. Harta pejabat dan aparat mesti dicatat, bukan cuman mengandalkan laporan yang bersangkutan. Harta kekayaan pejabat tersebut perlu diaudit.  Jika ada pertambahan harta yang tak wajar, yang bersangkutan kudu membuktikan hartanya diperoleh secara legal.  Jika tidak bisa, hartanya yang tidak wajar disita beberapa atau menyeluruh dan dimasukkan ke kas negara.

Keempat: Sanksi yang bisa mengimbuhkan pengaruh jera didalam bentuk hukuman ta’zîr.  Sanksi tersebut bisa berupa tasyhir (Pewartaan/Ekspos), denda, penjara yang lama lebih-lebih bisa hingga sanksi mati, disesuaikan dengan taraf dan pengaruh korupsinya. Hukuman penyitaan harta ghulul juga bisa ditambah dengan denda. Gabungan keduanya ini sekarang dikenal dengan pemiskinan pada para koruptor.

Please rate this

About Galih semar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *