Fikroh.com - Pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan posisi kerajaan terkait Palestina. Dalam pernyataan tersebut, Saudi menegaskan penolakannya terhadap setiap upaya yang bertujuan untuk memindahkan rakyat Palestina dari tanah mereka.
Kerajaan Arab Saudi menekankan bahwa sikap mereka terhadap Palestina adalah isu yang tidak dapat dinegosiasikan. Pernyataan ini merujuk pada pernyataan tegas yang telah disampaikan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang menegaskan bahwa posisi Saudi dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan dengan cara lain.
Arab Saudi menegaskan bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Pernyataan ini memberikan bantahan dengan klaim yang pernah dilontarkan oleh Presiden Donald Trump, yang sebelumnya menyatakan bahwa Riyadh tidak menginginkan wilayah Palestina. Klaim tersebut muncul setelah Trump mengusulkan rencana Amerika Serikat untuk menguasai Jalur Gaza.
Berikut Ini Surat Resmi Pernyataan Arab Saudi Atas Posisi Negara Palestina.
"Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi mengenai pembentukan negara Palestina adalah tegas dan tidak tergoyahkan. Yang Mulia Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri, dengan jelas dan tegas mengulangi sikap ini dalam pidatonya pada pembukaan sesi pertama masa jabatan kesembilan Majelis Syura pada 18 September 2024. Yang Mulia menekankan bahwa Arab Saudi akan terus melakukan upaya tanpa henti untuk membentuk negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal tersebut.
Yang Mulia juga mengulangi posisi tegas ini dalam KTT Arab-Islam luar biasa yang diadakan di Riyadh pada 11 November 2024. Beliau menekankan kelanjutan upaya untuk mendirikan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, serta menuntut berakhirnya pendudukan Israel atas tanah Palestina. Yang Mulia juga mendorong lebih banyak negara yang mencintai perdamaian untuk mengakui Negara Palestina, serta menekankan pentingnya mobilisasi komunitas internasional untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina, sebagaimana yang tercantum dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengakui kelayakan Palestina untuk keanggotaan penuh di PBB.
Kerajaan Arab Saudi juga menegaskan kembali penolakan tegasnya terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan pemukiman Israel, aneksasi tanah, atau upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka. Komunitas internasional memiliki kewajiban untuk meringankan penderitaan kemanusiaan yang parah yang dialami oleh rakyat Palestina, yang akan tetap teguh di tanah mereka dan tidak akan meninggalkannya.
Kerajaan Arab Saudi menekankan bahwa posisi tegas ini tidak dapat dinegosiasikan dan tidak dapat dikompromikan. Mencapai perdamaian yang langgeng dan adil tidak mungkin tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak sah mereka sesuai dengan resolusi internasional, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya kepada pemerintahan AS baik yang lama maupun yang sekarang."
Sumber: Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, Februari 2025 / 06 Sha‘aban 1446.
Tags:
Palestina